AmeliaRiski_JIS Sumbar
SOLOK – Proyek Pembangunan Ruas Jalan Nasional Alahan Panjang–Surian yang diharapkan menjadi penggerak konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok hingga kini masih menghadapi tantangan serius. Meski pelaksanaan pembangunan jalan nasional tersebut secara kontrak telah dimulai sejak 16 Desember 2025, proses di lapangan terkendala persoalan pembebasan lahan.
Kendala utama terletak pada banyaknya permukiman masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan yang akan dibangun. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, terdapat 292 rumah warga yang berdiri di atas lahan yang harus dibebaskan untuk mendukung pembangunan jalan nasional tersebut. Namun hingga saat ini, belum satu pun pembebasan lahan permukiman masyarakat yang berhasil dituntaskan.
Persoalan ini menjadi sorotan langsung Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, SE, yang baru-baru ini meninjau langsung pembangunan akses Jalan Nasional Alahan Panjang–Surian. Dalam kunjungan tersebut, Andre secara tegas menyampaikan kritik kepada Bupati Solok, Jon Forman Pandu, karena pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan progres nyata dalam penyelesaian pembebasan lahan.
Andre bahkan memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Pemerintah Kabupaten Solok untuk menuntaskan persoalan lahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat telah menuntaskan seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dukungan anggaran.
“Kerja kami di pusat sudah beres, sekarang tugas pemerintah daerah lagi, ” tegas Andre di lokasi peninjauan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya meminta pada pemerintah pusat tanpa disertai kinerja yang konkret. Andre menegaskan bahwa anggaran untuk proyek tersebut telah disediakan, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pembebasan lahan.
“Jangan cuma minta ke pemerintah pusat, sudah diberikan uangnya diberikan pekerjaan, tapi tidak bisa selesai, ” ujarnya.
Pembangunan Ruas Jalan Nasional Alahan Panjang–Surian sendiri dinilai memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi logistik, serta meningkatkan akses ekonomi antarwilayah di Sumatera Barat. Karena itu, keberhasilan menyelesaikan pembebasan lahan menjadi kunci utama agar proyek strategis ini dapat berjalan sesuai target.
Kini, publik menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyelesaikan PR besar pembebasan lahan tersebut. Mampu atau tidaknya Pemkab Solok menuntaskan persoalan ini dalam waktu yang ditentukan akan menjadi tolok ukur komitmen daerah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Updates. 
